Cegah Tindak Pidana Korupsi, Kemenperin Ungkap Kebutuhan Impor Garam Industri Sudah Sesuai Prosedur

Jakarta,GPriority.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwa mereka telah menetapkan kebutuhan garam sebagai bahan baku dan bahan penolong sektor industri sudah transparan dan sesuai prosedur.

“Penetapan kebutuhan impor garam untuk industri sudah transparan dan sesuai prosedur, dan menggambarkan kebutuhan sektor industri manufaktur secara keseluruhan,” kata Juru Bicara Kemenperin sekaligus Stafsus Menperin Bidang Pengawasan, Febri Hendri Antoni Arif, Senin, (10/10).

Dalam pernyataannya tersebut, kebutuhan impor garam industri sudah berdasarkan surat pengajuan dari asosiasi industri maupun survei bersama kementerian dan lembaga terkait.

Bahkan, penetapan kuota impor juga dilakukan pembahasan lintas kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Perekonomian serta koordinasi dengan Bareskrim POLRI dan rapat terbatas dengan Wakil Presiden.

Febri menjelaskan, penggunaan garam impor diverifikasi oleh lembaga independen pada saat verifikasi untuk kebutuhan tahun berikutnya. Selain itu, perusahaan menyampaikan laporan kepada Kemenperin setiap triwulan.

“Realisasi impor pada kenyataannya selama ini selalu lebih kecil daripada Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan karena industri pun tidak akan melakukan impor jika memang tidak memerlukan impor,” jelas Febri.

Kemenperin mendukung proses penegakan hukum terkait impor garam industri yang sedang dilakukan Kejagung saat ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penyidikan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016-2022.

Terkait hal tersebut, rekomendasi impor yang dikeluarkan Kemenperin tetap berdasarkan kuota yang telah ditetapkan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di bawah Kemenko Perekonomian. Jika ada realokasi maupun tambahan kuota, tetap dilakukan berdasarkan Rakortas yang ada.

“Harga garam lokal sudah mencapai Rp1.000/kg, bahkan akhir-akhir ini di atas Rp1.500 /kg, serta tidak terdapat sisa stok berlebih di lapangan karena penyerapan terus berlangsung dengan harga yang tinggi tersebut. Diharapkan hal ini akan tetap terus terjaga ke depannya dengan penerapan Neraca Komoditas dalam pengendalian impor garam,” pungkas Febri. (Hn.Kemenperin)