Jakarta, Gpriority.com – Kabupaten Bone untuk kesekiankalinya meraih predikat Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Raihan ini adalah buah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten yang berpihak kepada kepentingan Anak.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone, Andi Amran, keberhasilan Bone mendapatkan predikat sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2022 dikarenakan Pemerintah Kabupaten begitu peduli dengan isu-isu menyangkut kepentingan anak. “Pemkab kemudian membentuk dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk melayani masyarakat Bone,” katanya.
Dari Dinas PPPA lahirlah sejumlah kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hak-hak anak di Kabupaten Bone juga dirasa wajib untuk dipenuhi. “Kami begitu begitu ketat dan meminimalisir adanya pekerja dibawah umur, termasuk memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan. Bahkan kebijakan Bupati ialah menarik kembali anak yang putus sekolah untuk kembali bersekolah,” imbuh Arman.
Khusus untuk kebijakan menarik anak putus sekolah untuk kembali sekolah, pihaknya memanfaatkan Sistem Data Desa Kelurahan (SDDK) yang ada di Kabupaten Bone. “Kami minta semua Kepala Desa dan Kelurahan untuk mendata anak yang tidak sekolah secara by name, by address. Setelah didata kami ajak kembali sekolah,” ujar Andi.
Menurutnya tidak ada alasan untuk tidak sekolah jika menilik adanya dana BOS saat ini. Apalagi disaat yang sama Pemkab juga menganggarkan untuk subsidi pendidikan. “Walau semua belum bisa tercover, paling tidak anggaran tersebut memenuhi kebutuhan dasar untuk sekolah. Pemkab juga siap untuk mencarikan solusi terkait kebutuhan pendidikan anak,” tandasnya.
Keberhasilan menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak 2022 juga tak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten menyaring calon Kepala Desa yang peduli pendidikan anak. Andi menjelaskan, kepada para Calon Kepala Desa yang ada di Bone dilakukan penyuluhan agar mereka jika terpilih harus fokus pada program pendidikan dan kesehatan. Hal ini dirasa karena Bone sebelumnya memiliki IPM rendah dikarenakan jumlah penduduknya terbesar kedua setelah Makassar di Sulsel. Apalagi secara geografis wilayah Bone termasuk luas dan ada yang terpencil.
Bone juga menyelenggarakan Musrenbang khusus anak. Jadi setiap isu dan kepentingan anak dimasukan semua dan dianggarkan dalam APBD. Berkat kebijakan itu saaat ini angka partisipasi sekolah di Bone sudah tinggi, angka pernikahan dini dan pekerja anak juga berhasil ditekan serta hadirnya Pusat Kesehatan di setiap Desa. “Beberapa tahun terakhir Sulsel progres IPM Bone menjadi paling tinggi, utamanya sektor pendidikan dan kesehatan,” ungkap Andi.
Langkah Bone memfokuskan Desa dan Kelurahan sebagai ujung tombak perlindungan anak memang tepat. Pemkab juga tak segan memberikan apresiasi kepada Desa dan Kelurahan yang telah berhasil menjalankan program perlindungan anak. Seperti awal Juni lalu Wakil Bupati Bone, Ambo Dalle menyerahkan piagam penghargaan kepada 21 desa, sebagai desa dengan inisiasi kelompok PATBM 2021 dalam mendukung perlindungan anak di tingkat desa. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bone dua periode itu berharap agar program PATBM ini terus berjalan secara berkesinambungan, tanpa ada kepentingan.
Sementara, Kepala Bappeda Bone, Ade Fariq Ashar menuturkan program PATBM adalah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. “PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak,” sebutnya. (PS)
