Sah KUHP, Menkumham Move On Dari Produk Belanda

Jakarta,GPriority.com-Menteri Hukum dan Ham Yasonna H. Laoly membeberkan bahwa produk Belanda ini (KUHP) dirasakan sudah tidak relevan lagi.

” RUU KUHP banyak dibicarakan karena beberapa pasal dianggap kontroversial ini sudah berlaku sejak 1918 atau 140 tahun dan telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963,” jelas Yasona dalam siaran persnya pada Selasa (6/12/2022)

Menurut Yasonna RUU KUHP saat ini sudah sangan sesuai dengan situasi yang ada di Indonesia.

“RUU KUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsive dengan situasi di Indonesia” tuturnya.

Disamping banyak pertentangan, Yasonna meyakini bahwa RUU tersebut sudah melalui pembahasan secara transparan, teliti dan partisipatif.

“RUU ini (KUHP) sudah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan hingga seluruh penjuru Indonesia,” Imbuhnya.

Pasal – pasal yang dianggap kontroversial diantaranya Pasal penghinaan presiden, pidana kumpul kebo, pidanan santet, vandalisme hingga penyebaran ajaran komunis.

Kemudian, Yasonna menyarankan untuk dilakukan proses secara konstitusional dengan benar melalui mekanisme mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“RUU KUHP tidak mungkin disetujui 100 persen. Kalau masih ada yang tidak setuju, dipersilahkan melayangkan gugatan ke MK.”jelas Yasona menutup siaran persnya.(Da.Foto.Kemenkumham)