Jakarta,GPriority.co.id- Penjabat (Pj) Bupati Buton, Basiran resmi dilantik pada akhir Agustus 2022. Basiran mengisi kekosongan jabatan Bupati di Kabupaten Buton hingga tahun 2024 mendatang. Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulawesi Tenggara (Sultra) itu pun menyatakan komitmennya untuk menyukseskan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke1- 14 Sultra serta program pemerintah pusat lainnya.
Sesaat setelah dilantik, Pj Bupati Basiran mengatakan hal prioritas yang akan dilakukan pihaknya saat ini ialah menyukseskan kegiatan Porprov ke-14 Sultra yang akan diselenggarakan 26 November sampai dengan 3 Desember. Kepada G Priority, Basiran menjelaskan bahwa pelaksanaan Porprov adalah salah satu yang menjadi prioritas. “Sesungguhnya kami melaksanakan program RKPD Sultra termasuk di dalamnya RKP. Jadi sebagai Penjabat Bupati kami hanya melaksanakan program pemerintah baik tingkat Provinsi maupun pemerintah pusat,” ujarnya.
Pelaksanaan Porprov ke-14 Sultra, sebutnya, menjadikan Kabupaten Buton dan Kota Baubau sebagai tuan rumah. “Menurut kesepakatan, nantinya di Kabupaten Buton akan berlangsung upacara pembukaan, sementara di Kota Baubau menjadi lokasi penutupannya,” paparnya. Terkait dengan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton tengah mempersiapkan venue sebagai tempat pelaksanaan lomba atau pertandingan. Pemkab juga melakukan penataan daerah ibukota Pasarwajo untuk memberikan rasa nyaman kepada tamu yang datang dari 16 Kabupaten/Kota saat Proprov ke-14 nanti.
Penataan Pasarwajo sebagai ibukota Kabupaten Buton dikatakannya memang mendesak dan menjadi program Pemkab. “Kami berharap, penataan ibukota Pasarwajo dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Buton, khususnya terkait perputaran ekonomi nantinya dapat dirasakan masyarakat,” ucapnya. Selama ini, lanjutnya, banyak aparatur Pemkab Buton khususnya justru banyak tinggal di Kota Baubau.
Selain menyukseskan Porprov ke-14 Sultra dan penataan Ibukota Pasarwajo, program prioritas lainnya yang akan dilakukan Basiran ialah menjalankan program pemerintah pusat seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pendidikan dan Kesehatan. “Saat ini kami juga fokus bagaimana menurunkan angka stunting, kematian ibu dan anak yang termasuk tinggi di Kabupaten Buton,” cetusnya. Sebagai informasi, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Buton angka kematian ibu pada tahun 2018 berjumlah empat kasus sementara pada tahun 2019 meningkat menjadi lima kasus. Sedangkan angka kematian bayi pada tahun 2018 berjumlah 14 kasus dan tahun 2019 menurun menjadi 11 kasus.
Pj Bupati Basiran menambahkan program dari pemerintah pusat yang tak kalah mendesaknya ialah bagaimana melaksanakan restrukturisasi organisasi. “Sebab sudah ada penyertaan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Kita akan melihat kembali organisasi, termasuk didalamnya bagaimana melakukan program Reformasi Birokrasi pemerintahan mulai dari tingkat disiplinnya,” tandasnya. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlangsung awal September 2022 Basiran menyebut, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) melalui Menteri PAN dan RB Abdullah Azwar Anas juga sempat memaparkan bagaimana pengadaan ASN.
“Salah satunya penetapan jumlah ASN yang akan diterima Kabupaten Buton pada Tahun Anggaran (TA) 2022 yakni sebesar 924 P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dari jumlah itu sebanyak 446 untuk tenaga guru, 373 tenaga kesehatan dan 105 tenaga teknis lainnya,” katanya. Basiran mengungkapkan dalam UU ASN atau UU No.5 Tahun 2014 ASN terdiri dari 2 golongan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan P3K. “Ini adalah langkah penghapusan honorer. UU ASN menegaskan tidak adanya lagi pegawai honorer,” pungkas Basiran. (PS)
