Jakarta, Gpriority.com – Sejak tahun 2019, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) menerapkan program Merdeka Belajar. Program ini merupakan jawaban atas tersendatnya pengelolaan pendidikan selama ini yang semakin diperparah adanya pandemic Covid-19. Lantas sejauhmana implementasinya, tanggapan publik dan pendidik serta kesiapan daerah menerapkan Merdeka Belajar yang harus diterapkan pada tahun 2022. Gpriority menbedahkannya untuk Anda pada edisi ini.
Pandemi Covid-19 benar-benar meruntuhkan semua sendi kehidupan masyarakat. Termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam kurun waktu itu kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pun praktis terhenti. Tak tinggal diam, Kemendikburistek akhirnya menghadirkan terobosan bernama Merdeka Belajar. Hingga saat ini sudah ada Sembilan belas episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek transformasi pendidikan. Hal ini semata untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia merasakan kemerdekaan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.“Semua dari kita mendapatkan hak akan pendidikan yang berkualitas. Itulah tujuan dari Merdeka Belajar yang sekarang menjadi gerakan kita bersama,” ujar Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rilisnya.
Dijelaskannya kemudian, bahwa penerapan Kurikulum Merdeka merupakan sebuah tawaran atau opsi. Jadi tidak memaksakan sama sekali kepada sekolah untuk menerapkannya. Akan tetapi Nadiem berharap para pendidik dan kepala sekolah melihat kurikulum ini dari keluasan manfaatnya untuk pemulihan pembelajaran.“Kami percaya, gurulah yang paling mengerti kebutuhan dan potensi anak didiknya. Oleh karena itu, kami berikan keleluasaan yang jauh lebih besar kepada mereka untuk mengembangkan pembelajaran dengan mengedepankan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning). Kurikulum Merdeka mengedepankan pembelajaran yang jauh lebih memerdekakan, menyenangkan, mendalam, dan relevan untuk para pelajar,” ucapnya lagi.
Pada kesempatan yang lain, Menteri Nadiem menjelaskan bagaimana Kurikulum Merdeka akan diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. “ltu berarti bahwa ratusan ribu anak Indonesia akan belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan dan memerdekakan,” cetusnya. Nadiem menekankan agar peserta didik juga tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan karena Asesmen Nasional yang sekarang digunakan tidak bertujuan untuk “menghukum” guru atau murid, tetapi sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar. “Supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman tiga dosa besar pendidikan,” imbuhnya.
Karenanya Menteri Nadiem dalam setiap kesempatan kerap mengajak para penggerak Merdeka Belajar di seluruh Indonesia agar tidak berhenti bergerak meski sejenak. “Kita akan terus memegang komando, memimpin pemulihan bersama, bergerak untuk Merdeka Belajar,” tegasnya.
Untuk memudahkan para pendidik dan komunitasnya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar, Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi pada medio Juni kembali menyelenggarakan seri webinar ketujuh Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar.
Mengambil tema “Komunitas Belajar yang Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka”, acara ini merupakan upaya untuk memberikan penguatan serta pemahaman tentang penerapan Kurikulum Merdeka dan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar sesuai dengan kebutuhan jenjang masing-masing sekolah. Menurut Direktur Guru Pendidikan Dasar, Rachmadi Widdiharto mengatakan bahwa setelah Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar diluncurkan dalam Merdeka Belajar Episode 15 pada bulan April lalu, Kemendikbudristek mengupayakan untuk memfasilitasi satuan pendidikan yang ingin menerapkan, mencoba, mempraktekkan, dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri.
Rachmadi menerangkan, pihaknya membuka pendaftaran sekaligus untuk melihat kesiapan sekolah. “Ada tiga pilihan di sana dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Hingga tanggal 30 April lalu telah terdaftar 143.265 satuan pendidikan,” paparnya. Ditambahkannya, bahwa keinginan, harapan, dan komitmen para guru-guru di satuan pendidikan yang mendaftar dan ingin mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri begitu tinggi. Terkait hal itu, Kemendikbudristek memfasilitasinya dengan Platform Merdeka Mengajar untuk membantu dan memandu satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. “Harapannya kita ingin platform ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pendekatan Kurikulum Merdeka memang berbeda pendekatannya dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum tahun 2013 dengan bertingkat (cascading) yang rigid, kali ini lebih sederhana dengan langsung belajar di Platform Merdeka Mengajar. Pendekatannya lebih berbasis teknologi tinggi (hitech),” jelasnya.
Terobosan lain yang dilakukan Kemendikbudristek ialah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang menyasar untuk mahasiswa agar terus belajar tidak hanya di dalam kampus namun juga di luar program studi (prodi) bahkan kampus asalnya. Dengan terobosan ini diyakini para lulusan dari perguruan tinggi akan jauh lebih siap dan terlatih untuk menghadapi tantangan masa depan. Menurut Menteri Nadiem, ratusan ribu mahasiswa dari ratusan kampus di seluruh Indonesia, telah mendapatkan pengalaman yang berharga untuk belajar di luar program studi dan kampusnya guna mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan yang ada di dunia kerja maupun di masyarakat sekitar. Disamping itu, adanya MBKM memperkuat ekosistem riset di perguruan tinggi sehingga kampus dapat terus melahirkan inovasi-inovasi yang bermanfaat dan solutif.
Publik Merespon Merdeka Belajar
Walau baru dijalankan Program Merdeka Belajar oleh Kemendikbudristek beragam respon masyarakat ternyata sangat positif. Dalam Hasil Survei Indikator Politik Indonesia diketahui kebanyakan masyarakat merasa program Merdeka Belajar melalui Kurikulum Merdeka dan plaftorm Merdeka Mengajar bermanfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia. Program Merdeka Belajar dinilai sangat bermanfaat dengan presentase mencapai 33-42 persen. Dari hasil survei yang dilakukan, terdapat total 82,1 persen responden yang menyatakan kurikulum Merdeka bermanfaat. Jumlah itu terbagi dalam 18,8 persen masyarakat menilai sangat bermanfaat dan 63,3 persen lainnya cukup bermanfaat. Sementara, hanya 4,5 persen masyarakat yang menilai kebijakan ini kurang bermanfaat, 0,4 persen menilai sangat tidak bermanfaat dan 13 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Kemudian dari hasil survei ini terdapat juga 63,9 persen masyarakat yang menilai platform Merdeka Mengajar cukup bermanfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia. Lantas 16,2 persen lainnya menyatakan platform ini sangat bermanfaat. Hanya 4,5 persen responden yang menyatakan kebijakan ini kurang bermanfaat dan 0,3 persen lainnya menyatakan sangat tidak bermanfaat. Sementara, 15,1 persen responden lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Pendapat yang positif juga datang dari beberapa pengajar. Yadi, seorang pengajar di SMKN 2 Meulaboh, NAD mengatakan program ini sangatlah tepat diterapkan oleh masing-masing daerah. “Tinggal sebagai guru kita menyesuaikan jika ada kekurangan. Tentu diperbaiki sambil berjalan kekurangan itu. Saya percaya jika ada sinergi antara sekolah, pengajar dan murid, program ini dapat berjalan baik,” ujarnya.
Kepala Kelompok Kerja Program Sekolah Penggerak Kemendikbudristek, Medira Ferayanti malah mengungkapkan akan pentingnya komunitas belajar bagi para pengajar. Dengan adanya komunitas belajar, para pengajar tentu dapat saling berinteraksi dan berbagi informasi. “Dengan komunitas belajar, guru-guru dapat berinteraksi secara rutin untuk mendorong implementasi Kurikulum Merdeka. Selain itu komunitas dapat mendorong anggota agar selalu mendorong untuk meningkatkan diri,” cetusnya.
Guru, Salah Satu Kunci Sukses Merdeka Belajar
Komunitas belajar sendiri merupakan fitur baru yang diluncurkan Juni 2022. Kegiatan ini diselenggarakan agar guru-guru yang sudah bisa belajar secara mandiri dapat mengontekstualisasikan apa yang telah dipelajari dan saling berbagi praktik baik antarsekolah. “Target penggunaan fitur ini adalah guru-guru yang ingin belajar dengan guru lainnya. Di sini nantinya, guru-guru juga dapat mengikuti (follow) komunitas lainnya. Kita menampung harapan guru-guru supaya mendapat wadah berdiskusi dengan sekolah-sekolah lainnya. Tidak hanya antar sekolah, nantinya bisa antarprovinsi,” ujar Tenaga Ahli Teknologi Kemendikbudristek, Zulfikar Hermawan.
Guru memang salah satu kunci sukses program Merdeka Belajar dapat berjalan baik. Atas dasar itu Kemendikbudristek juga menjalankan program Guru Penggerak. Program ini berbentuk pelatihan bagi guru, pelatih, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, yang bertujuan untuk menghasilkan bibit-bibit unggul pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Generasi calon pemimpin Indonesia diharapkan dapat terwujud dengan memiliki tujuh karakteristik Profil Pelajar Pancasila, yakni mandiri, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis.
Menteri Nadiem dalam satu kesempatan menjelaskan, Guru Penggerak bukan hanya guru yang baik dalam mengajar, melainkan juga guru yang memiliki kemauan untuk memotivasi sesama rekan dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang terpusat pada anak didik. “Selain harus memiliki semua karakteristik guru yang baik, Guru Penggerak juga harus memiliki kemauan untuk melakukan perubahaan dan memberi dampak yang baik bagi guru lainnya, serta berkemauan untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik sesuai dengan profil Pelajar pancasila. Mereka harus dapat menjadi agen teladan dan obor perubahan baik di dalam dan di luar unit pendidikannya,” ucapnya.
Daerah dan Implementasi Merdeka Belajar
Tahun 2022 menjadi tahun mulai diterapkannya program Merdeka Belajar di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah daerah umumnya menyambut baik program ini sebagai terobosan dalam dunia pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Akhmad S.IP, M.Si misalnya sangat mengapresiasi program ini. “Ini merupakan langkah untuk merubah atau mentraformasi pendidikan yang bercita-cita mewujudkan SDM unggul sesuai pribadi Pancasila,” katanya. Menurutnya program ini akan bagus sekali hasilnya jika diikuti dengan baik, pasalnya disini para siswa dapat berkreasi sesuai dengan minatnya. “Tinggal bagaimana kita mengemas kurikulumnya,” sebutnya lagi.
Senada dengan Akhmad, Kadis Pendidikan Manokwari Martin Dowansiba menegaskan bahwa program Merdeka Belajar sangat bagus. “Melalui Merdeka Belajar yang sederhana diharapkan partisipasi guru dan siswa akan tinggi. Program itu sangat bermanfaat, kurikulumnya jauh lebih bagus daripada kurikulum sebelumnya,” ujar Martin.
Baik Kabupaten Nunukan dan Manokwari menyatakan siap menjalankan program Merdeka Belajar pada tahun ajaran baru 2022. Akhmad mengatakan di Nunukan sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan Merdeka Belajar. Adapun di Manokwari hanya sekolah yang ada di wilayah perkotaan secara bertahap sudah menerapkan Merdeka Belajar. Martin berharap di tahun ajaran baru ini Manokwari sudah bisa melakukan Merdeka Belajar. “Pengajar dapat ikut pelatihan-pelatihan dengan begitu mereka bisa menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan program Merdeka Belajar,” katanya.
Meski berharap dapat menerapkan Merdeka Belajar, banyak daerah juga realistis belum dapat menerapkan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan terbatasnya akses internet di wilayah desa dan perbatasan. “Kami di perbatasan memiliki kendala tersendiri terkait sarana dan prasarana yang salah satunya akses internet dalam menerapkan merdeka belajar. Jika sarana dan prasarana itu terpenuhi, tentu kami dapat ikuti dengan baik program ini,” ujar Akhmad.
Harapan yang sama juga diungkapkan Yadi, pengajar di SMKN 2 Meulaboh, NAD. Sebagai guru teknik Yadi berharap adanya alat-alat yang menunjang pembelajaran sesuai dengan dunia industri. Senada, Martin pun berharap dukungan akses internet di wilayahnya untuk penerapan Merdeka Belajar di tahun ini. Adapun Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur (Kotim), Wakyudi berharap pemerintah pusat dapat menggelontorkan anggaran lebih besar sehingga dapat terlaksana peningkatan kompetensi guru sesuai yang diinginkan Pemerintah Pusat. “Dana hibah ini memang membantu bagi sekolah-sekolah yang sudah lolos syarat. Kami harap sekolah yang belum lolos segera lolos dengan begitu anggaran akan meningkat dan peningkatan kompetensi segera terealisir,” jelasnya. Kotim sendiri menargetkan pada Tahun Ajaran (TA) baru nanti, sebanyak 70% dari sekolah yang ada secara bertahap dapat melaksanakan kurikulum merdeka belajar. Sejalan dengan itu, pemerintah kabupaten Kotim juga berproses mengejar peningkatan kompetensi guru. (PS.Foto.dok.pribadi)
