Jakarta,GPRiority.com-Dalam rangka membangun sinergitas penanganan bencana di Mahakam Ulu (Mahulu), Pemkab yang dipimpin Sekda Dr.Stephanus Madang,S.Sos.,M.M menggelar audiensi dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) di Gedung BNPB, Jakarta.
Mengawali pertemuan, Sekda Stephanus Madang mengatakan bahwa hadirnya dirinya bersama Plt Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Agus Darmawan, Asisten Setda, Kepala Bappeda dan Kabag Prokopim Christianus Arie Dedy Bang SE MSi, beserta jajaran Prokopim ingin membangun sinergitas dari kabupaten dengan BNPB sekaligus memberitahukan bahwa di Mahulu sudah terbentuk BPBD pada 11 April 2022, dan untuk sementara dipimpin oleh Agus Darmawan.
Usai diperkenalkan, Plt BPBD Mahulu Agus Darmawan mengatakan bahwa usai terbentuk, BPBD langsung melaksanakan kajian resiko bencana karena mengarah kebijakan dalam penanaman bencana.
” Berdasarkan kajian, posisi curah hujan di Mahulu hingga saat ini kurang jadi jalur transportasi agak terganggu di dua kecamatan,” ucap Agus.
Agus juga mengatakan meskipun baru dibentuk dan dirinya baru dilantik langsung mendapat kasus yang hadis ditangani seperti kapal karam di Kampung Long Laham yang menimbulkan dua koran jiwa pada bukan Juni, pencarian orang hilang di Mamahak Teboq.
” Ini semua kami lakukan dengan alat seadanya. Berbekal alasan itulah maka dalam kesempatan ini kami mengajukan usulan proposal kebutuhan peralatan dan logistik sehingga setiap ada kasus bisa ditangani dengan cepat,” jelas Agus
Menambahkan ucapan Agus, Stephanus Madang meminta agar BNPB menyikapi apa yang diajukan dalam proposal,mengingat BPBD menjadi tulang punggung dalam bencana. “Apalagi di Mahulu sering terjadi kapal karam,” jelas Stephanus Madang.
“Karena masih baru perlu mendapat dukungan sehingga baru lahir bisa mendapat ASI eksklusif. Begitu perumpamaannya,” ucap Agus menambahkan.
Menanggapi permintaan Mahulu, Deputi Logistik dan Peralatan BNPB Nadhirah Seha Nje, S.P.M.Si, mengatakan bahwa sebelum proposal ini masuk, BNPB sudah membicarakan terbentuknya BPBD Mahulu.
” Sudah dibicarakan beberapa waktu lalu dan kita akan kunjungi daerahnya untuk melihat kondisi daerahnya. Jadi mohon kita dikasih rute. Jika ada BPBD baru terbentuk maka langkah yang utama adalah kuatkan kelembagaan. Sangat tidak elok kalau BPBD tidak punya fasilitas maka akan dipandang sebelah mata,” ucap Nadhirah.
Terkait komitmen bagaimana melakukan penguatan khususnya BPBD yang baru terbentuk, Nadhirah menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah memberikan peralatan dasar dan logistik. Seperti tenda dan kebutuhan di pengungsian serta motor trail dan mobil rescue yang digunakan untuk penyelamatan kebencanaan,” tambah Nadhirah.
Meski menyanggupi, Nadhirah memohon pengertian dari Mahulu terkait dengan berapa banyak peralatan dan logistik yang diberikan mengingat anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada BNPB semakin menurun permasalahan anggaran semakin menurun.
“Saya berharap ada dukungan anggaran juga dari pemerintah daerah terhadap BPBD. Saya juga meminta Pemda untuk mencari perusahan swasta yang bisa CSR agar perusahan bisa memberikan bantuan. Upaya ini harus dilakukan agar penyelamatan bisa semakin cepat,” tuturnya.
Mengenai masalah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di beberapa daerah, Nadhirah meminta agar BPBD Mahulu melaporkannya. Karena sudah punya mekanisme sendiri. Sehingga bisa ditangani dan disikapi bersama sama.
Terkait dengan logistik, setiap tahunya akan dibantu oleh BNPB, Meskipun jumlahnya sedikit karena hampir setiap tahun BNPB untuk pengadaan hanya mendapatkan anggaran sebesar 30 persen. Karena dipotong 50 persen oleh pemerintah pusat..
” Dengan keterbatasan anggaran, kita membangun sesuai yang dipunya. Apalagi anggaran tersebut akan dibagi kepada 8 BPBD terbentuk termasuk Mahulu,” jelasnya.
Terkait bantuan, Ini harus ada komitmen dari pemerintah daerah untuk berdiri sendiri. Karena kalau bergabung dengan institusi lain maka tidak akan diberikan bantuan. ” Untuk itu harus berdiri sendiri. Jadi jangan sampai baru muncul digabung lagi dengan instansi lain maka mohon maaf tidak bisa dibantu. Tapi kalau berdiri bisa dibantu,” ucap Nadhirah.
Nadhirah juga menjelaskan ketika BPBD terbentuk sudah tersedia gudang buat penyimpanan logistik. Karena saat memberikan bantuan sudah harus ada gudang penyimpanan sehingga barang tidak tercecer dan hilang.
BNPB juga meminta apabila nanti diberikan fasilitas alat dalam bentuk dukungan roda dua dan empat agar didokumentasikan. Mengingat uang yang dipergunakan milik negara sehingga harus ada laporannya.
Terkait dengan SDM, ketika ada yang ditunjuk, BNPB sebagai operator akan diberikan pembekalan. ” Setelah pembekalan kami meminta agar SDM tidak usah diganti. Kenapa kami mewanti-wanti hal tersebut, karena kalau didaerah sangat cepat pergantian SDM maka kami lakukan sangat sia-sia,” jelasnya.
Nadhirah juga meminta untuk peningkatan kapasitas SDM bisa dilakukan anggaran oleh daerah layaknya i BPBD DKI. ” Mereka yang menyediakan anggaran tapi pelaksanaan diserahkan kepada pusdiklat dan akan diterbitkan sertifikat. Itu yang diharapkan oleh Kemenkeu dan bappanes daerah dihadapkan lebih proaktif,” tuturnya.
Masih terkait rotasi, BNPB meminta SDM yang sudah dilatih jangan dipindah tugaskan, karena nanti harus melatih lagi dan kalau sudah dilatih harus menyiapkan kader. Ini karena tingginya frekuensi perputaran mutasi.
” Apalagi anggaran untuk bimtek tidak banyak. Paling 2 kali dalam setahun. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian,” sambungnya.
” Saya menyerap apa yang disampaikan oleh ibu. Ini kami ke sini karena kasian dengan BPBD. Dan ini menjadi catatan khusus bagaimana bisa dilakukan dengan baik,” jelas Stephanus Madang.
Mengenai penguatan konteks SDM, Stephanus memohon bantuan BNPB karena di sana ada dua kandidat yang menjadi anggota BNPB yakni ASN dan tenaga non oegadai. ” Nah ini yang akan kami konsultasikan kepada ibu mengenai peningkatan SDM,” kata Stephanus Madang.
Menanggapi permintaan Stephanus Madang, Nadhirah mengatakan, ” Kalau mau efektif panggil aja staf kami untuk diajarkan ke sana. Bikin surat ke sini untuk menjadi pembekalan narasumber pengoperasian alat,” jelasnya.
” Kalau terjadi bencana itu performance bapak. Jadi harus ada alat dan logistik agar ada peran. Sarana dan prasana juga dibutuhkan. Kalau tidak punya tidak dihitung. Dalam situasi tertentu banjir dengan kondisi pemukiman yang cukup padat, potensi kebakaran sangat tinggi. Jadi semangat betul bahwa Kita harus memiliki pengelolaan logistik sepeti dapur umum.Ya betul karena harus ada perpindahan penduduk jadi butuh tenda. Jadi Surati saja kami sehingga mengirimkan staf ke sana. Jadi langkah pertama harus SDM dulu. Nanti ada tim kami yang akan melakukan survei,” tutup Nadhirah.(Hs.Foto.Hs)
