Jakarta, Gpriority.com— Desa Kamang Hilia dipilih KPK menjadi salah satu percontohan desa antikorupsi dari 10 desa di 10 provinsi. Pemilihan 10 desa ini nantinya akan dilanjutkan dengan melalui tahap kedua hingga keempat.
Ditetapkannya Desa Kamang Hilia ini merupakan hasil lolos tahap pertama yaitu tahap observasi yang dilakukan pada bulan Februari lalu. Adapun indikator penilaian dalam observasi tersebut yaitu penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.
Setelah tahap observasi yang telah diumumkan ini, barulah akan memasuki tahap kedua yaitu bimbingan teknis, ketiga adalah penilaian yang melibatkan pihak terkait, dan terakhir tahap empat yaitu pemberian penghargaan desa antikorupsi sesungguhnya.
Program pembentukan desa antikorupsi ini dibuat oleh KPK yang bekerjasama dengan Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk secara bersama-sama baik pemerintah desa maupun masyarakat melawan korupsi dan turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi.
Desa Kamang Hilia menjadi desa pertama yang disebutkan oleh Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana melalui laporan kesiapan program desa antikorupsi pada acara resmi “kick off” Pembentukan Desa Antikorupsi di Lapangan Kantor Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Selasa, 7 Juni lalu.
Desa Kamang Hilia merupakan salah satu nagari yang terdapat pada Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Kawasan Kabupaten Agam umumnya merupakan kawasan perbukitan atau pegunungan serta pesisir yang didominasi oleh kawasan lindung.
Potensi yang dimiliki oleh Desa Kamang Hilia ini adalah pengembangan daerah wisata sebab letak geografis desa ini berada di area perbukitan yang memiliki pesona keindahan alam yang menakjubkan. Diketahui bahwa pegunungan yang melalui wilayah Desa Kamang Hilia ini adalah pegunungan Bukit Barisan. Keuntungan letak geografis ini bukan hanya untuk sektor pariwisata saja, namun berpengaruh pada matapencaharian masyarakat yang didominasi dengan basis ekonomi perkebunan, pertanian, dan tentu saja pariwisata.
Untuk program-program nagari sendiri selalu melibatkan pihak tokoh masyarakat dalam rapat nagari sebagai bentuk kearifan lokal. Lalu sebagai bentuk transparansi, perangkat nagari mendata semua lembaga yang ada dan bila ada kegiatan semua proses pencatatan rangkaian kegiatan hingga pelaksanaan kegiatan lembaga didampingi oleh perangkat nagari. Fungsi perangkat nagari ini dapat dikatakan sebagai pengawas.
Dengan adanya program pembentukan desa antikorupsi ini diharapkan pada aparat daerah di seluruh tingkatan serta masyarakat secara bersama-sama melawan korupsi dan berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi.
Diketahui bahwa pagu Dana Desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jumlah ini menurun sebesar 4 triliun rupiah dibandingkan pagu Dana Desa tahun 2021 lalu.
Secara lengkap penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 diprioritaskan pada tiga poin yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa. (Gs.Foto.dok.pribadi)
