Konsolidasi Tanah, Untuk Ekonomi dan Infrastruktur yang Bagus

Kabupaten Semarang, Gpriority.com – Program Konsolidasi Tanah diharapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto diharapkan dapat berjalan dengan baik demi peningkatan ekonomi masyarakat dan terciptanya infrastruktur yang bagus. Menteri Hadi mengatakan hal tersebut saat menyerahkan sertifikat hasil Konsolidasi Tanah secara langsung ke 10 rumah perwakilan masyarakat di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (12/12).

Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan tanah serta berpotensi dalam penyediaan tanah untuk pembangunan. Program ini juga sebagai solusi alternatif strategi dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah. Seperti halnya yang terlihat di Desa Penawangan dimana pelaksananaan Konsolidasi Tanah terselenggara dengan partisipasi masyarakat, kolaborasi para pemangku kepentingan, dan dukungan pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat Desa Penawangan yang diikuti dengan peningkatan nilai tanah karena meningkatnya kualitas lingkungan dan optimalnya pemanfaatan tanah.

Menteri Hadi menjelaskan, dari total target 350 bidang tanah, telah selesai 226 bidang dengan total luas 7,47 hektare di satu RW yang terdiri dari lima RT. “Hari ini yang saya lihat memang pembangunan infrastruktur, perbaikan rumah semuanya berjalan dengan baik. Sambil pembangunan fisiknya dikerjakan, saat ini kita bagikan sertipikatnya,” katanya dalam rilis yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN. Lebih lanjut mantan Panglima TNI itu menjelaskan, program Konsolidasi Tanah dilaksanakan untuk menjadikan desa yang bersih, memiliki infrastruktur dan sanitasi yang baik, memiliki fasilitas sosial yang memadai, serta fasilitas umum yang mencukupi. Kemudian, terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat adalah tujuan bersama kementerian lintas sektor dan pemerintah daerah.

“Jadi diharapkan program Konsolidasi Tanah ini bisa berjalan dengan baik. Dan untuk masyarakat, saya tanya secara langsung juga memiliki tanah garapan, karena di sekitar wilayah ini juga ada Perhutani dan Perhutanan Sosial itu sudah bisa diterima masyarakat dan menghasilkan hasil yang baik. Dengan demikian, ekonomi masyarakat meningkat dan infrastruktur bagus, kemudian memiliki papan yang sesuai dengan standar. Itu tujuan kita bersama,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Arya Widya Wasista menegaskan program Konsolidasi Tanah merupakan bagian dari penataan Desa Penawangan sebagai tempat wisata kampung Jawi, sekaligus penyangga (proyek nasional) Waduk Iragung. Pihaknya akan menjadikan Desa Penawangan sebagai salah satu lokasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada 2023 mendatang. “Hal itu sesuai dengan aspirasi warga desa agar seluruh tanah memiliki sertifikat,” tukasnya. Ditambahkannya, ada seribu bidang tanah milik warga yang belum bersertifikat, diusulkan untuk masuk program PTSL tahun depan. “Kita akan prioritaskan usulan itu,” tandasnya. (PS/dbs)