Jakarta, Gpriority.com – Pemerintah kembali menggandeng Pemerintah Kabupaten/ Kota wilayah pesisir khususnya di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Papua Barat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tingkat 14.
Pemerintah melalui Kementerian BPN/Bappenas berkomitmen untuk mewujudkan tujuan TPB 14 pada tiga daerah potensial yakni Sulut, Sultra dan Papua Barat. Karenanya bersama RARE Indonesia, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait diharapkan TPB 14 dapat tercapai. Kepala Daerah Kabupaten Kota di wilayah pesisir pun dirasa penting perannya dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta ekosistem pesisir.
Launching program kemitraan itu sendiri dirangkaikan dengan talkshow dan berlangsung secara hybrid. Talkshow kemitraan Bupati serta Walikota pesisir fokus membahas tema melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
Dalam pembukaan secara langsung agenda talkshow sekaligus peluncuran program kemitraan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Josaphat Rizal Primana menyampaikan tiga pesan dalam kesempatan itu. “Pertama kemitraan, ini tentunya sangat penting untuk dilakukan. Inovasi dan Replikasi,” ujarnya.
Sementara Vice President Rare Taufik Alimi sebagai ketua pelaksana menjelaskan hingga kini terdapat 39 bupati dan wali kota yang menyatakan komitmennya dalam kemitraan dimaksud. Diantaranya ialah 16 bupati/wali kota yang berasal dari Provinsi Sultra, 13 bupati/Wali Kota dari Provinsi Sulut serta 10 bupati/wali kota dari Provinsi Papua Barat. “Dengan 39 ini kita sudah memiliki jumlah yang cukup besar di tempat kita bekerja sama. Kemitraan ini kita gunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya yang ke 14,” katanya.
Adapun Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Iwan Kurniawan yang pada kesempatan itu mewakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk ketiga Provinsi yang telah aktif dalam kemitraan dalam rangka pencapaian tujuan TPB 14. “Kemitraan ini merupakan tindak lanjut dari inisiasi yang telah dilakukan Kemendagri bersama RARE Indonesia sejak tahun 2017. Kami telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada kepala daerah di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat terkait kemitraan,” ucapnya.
Iwan menjelaskan, bahwa kemitraan di level masyarakat nelayan dapat diangkat sebagai lesson learned yang berbagai kegiatannya diinternalisasikan di dokumen perencanaan daerah agar dapat dilaksanakan dengan penganggaran di daerah. Pihak Kemendagri, sebutnya, siap untuk mendorong daerah dalam kaitannya dengan kebijakan di daerah. “Kemendagri siap memfasilitasi kolaborasi dengan RARE Indonesia,” pungkasnya.
Apresiasi juga disampaikan sejumlah Kepala Daerah yang mengikuti talkshow ini diantaranya Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Sultra, Sukanto Toding yang mewakili Gubernur Sultra Ali Mazi. Sukanto mengapresiasi inovasi yang digagas dengan memberikan hak pengelolaan kepada para nelayan di daerah Bumi Anoa untuk mengelola wilayah pesisirnya. “Kemitraan ini menambah semangat kami untuk melakukan banyak kegiatan di lapangan. Kalau tidak membangun mitra, akan menjadi ancaman terutama ketersediaan pangan,” katanya.
Rasa syukur juga diungkapkan oleh Bupati Buton La Bakri atas kemitraan yang disepakati. Kemitraan itu, sambungnya, menambah energi dan semangat mereka di daerah untuk terus berupaya melakukan inovasi-inovasi demi tercapainya TPB 14. Sedangkan Bupati Kepulauan Sangihe, Riny Tamuntuan berharap dengan adanya program kemitraan antarkepala daerah wilayah pesisir, daerahnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. (PS)
