5 Langkah KemenpanRB Tuntaskan Masalah Honorer

Jakarta, Gpriority.com – Oktober 2023, Pemerintah Pusat akan melakukan penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah baik pusat dan daerah.

Langkah ini langsung menimbulkan kekhawatiran di institusi pemerintah daerah dan juga tenaga honorer. Bagi pemerintah daerah hampir sebagian besar roda pemerintahan dijalankan honorer. Sedangkan bagi tenaga honorer mereka akan kehilangan pekerjaan sekaligus menambah angka pengangguran.

Memang ada solusi dari Kementerian PANRB dengan P3K. Namun tidak bisa menampung semua honorer di daerah mengingat perekrutan hanya beberapa ratus orang saja.

Menanggapi permasalahan ini Kementerian PANRB melalui Menteri Abdullah Azwar Anas segera mencari solusi lainnya. Dan melalui siaran persnya, MenpanRB Azwar Anas memiliki 5 langkah yang bisa menuntaskan permasalahan honorer. Berikut 5 langkah yang dimaksud.

  1. Menggelar Rapat Internal
    Sebagai mantan bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menyadari pentingnya honorer bagi pemerintah daerah. Guna menyelamatkan nasib mereka, Kementerian PANRB menggelar rapat internal bersama para pejabat di lingkungannya. Hasilnya beberapa honorer yang diajukan diangkat menjadi tenaga P3K.
  2. Rakor Persiapan Pengadaan ASN
    Dua kali Azwar Anas menggelar rakor terkait persiapan pengadaan ASN. Dalam rakor tersebut Azwar Anas menetapkan kuota PPPK 2022 sebanyak 530.028. Dia juga meminta agar seleksi PPPK 2022 dipercepat.
  3. Rutin Bertemu BKN
    Meskipun menaungi ASN, Azwar Anas tetap melakukan tatap muka dengan Kepala BKN Bima Haria Wibisana membahas bagaimana mengakselerasi percepatan penataan honorer tenaga kesehatan (nakes) melalui seleksi PPPK dengan memberikan afirmasi.
  4. Bertemu Menkes
    Salah satu honorer yang dibutuhkan adalah tenaga kesehatan. Untuk itulah MenpanRB Azwar Anas rutin menggelar pertemuan dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk menuntaskan masalah honorer nakes. Keduanya sepakat untuk penyelesaian honorer nakes dengan memberikan afirmasi dalam pengangkatan mereka menjadi PPPK.
  5. Bertemu 3 Asosiasi Pemda
    Azwar Anas menggelar pertemuan dengan tiga asosiasi pemda untuk membahas skema penyelesaian masalah honorer K2 dan non-K2. Di antaranya adalah pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Setelah mengetahui langkah yang dilakukan MenpanRB terkait honorer. Tentunya Anda juga ingin mengetahui tanggapan Pemda terkait dengan tenaga honorer. Berikut 5 Pemda yang berhasil diwawancarai GP dalam acara Rakornas yang digelar Kementerian PANRB.

  1. Fakfak
    Bupati Fakfak Untung Tamsil, S.Sos., M.Si yang hadir dalam Rakernas ASN di Grand Sahid Hotel, (13/9/2022) mengatakan bahwa ada 496 tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K pada tahun ini. Sementara sisanya masih terus diperjuangkan.” Semuanya guru dan akan diseleksi lagi oleh Kemendikbudristek,” jelas Bupati Untung Tamsil.

Sedangkan untuk kuota yang diberikan PANRB untuk formasi ASN Kabupaten Fakfak tahun 2022 sebesar 269 orang.

” Sesuai dengan misi Fakfak tersenyum, honorer yang jumlahnya kurang lebih 2000 orang masih belum diangkat sebagai ASN dan ini masih terus diperjuangkan dan datanya sudah diserahkan kepada BKN,” jelas Bupati Untung Tamsil.

  1. Kabupaten Tangerang
    Ahmed Zaki Iskandar yang ditemui usai Rakornas Kementerian PANRB dengan Apkasi mengatakan bahwa Rakornas PANRB-Apkasi terkait permasalahan P3K dan tenaga honorer sangat bagus. Karena kepala daerah dan juga OPD bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung.

Zaki juga mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi kerja cepat MenpanRB Abdullah Azwar Anas yang akan membawa permasalahan ini ke komisi II DPR RI. Zaki yakin ditangan Menpan yang merupakan mantan ketua Apkasi permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik.

  1. Morowali
    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDMD) Morowali Alwan Hi. Abubakar mengatakan honorer adalah bagian dari pemerintah daerah. Untuk itulah akan terus diperjuangkan. Alwan mengatakan bahwa di Morowali ada kurang lebih ribuan tenaga honorer. Yang sebagian besar sudah mengikuti seleksi P3K.Alwan berharap agar sisa honorer yang belum mengikuti seleksi formasi P3K bisa ditemukan solusinya. Mengingat tenaga mereka dibutuhkan oleh daerah.
  2. Kabupaten Kampar
    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyatakan pegawai non-PNS di instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama hingga 2023. Menindak lanjut hal tersebut, Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol,MM melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri,M.Si menyampaikan langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI Abdullah Azwar Anas, bahwa daerah akan mengambil langkah-langkah agar ini tidak terjadi.

“Pemda Kampar akan terus melakukan skema-skema dalam penyelamatan tenaga Non-ASN,” jelas Yusri.
Yusri yakin skema yang dilakukan bisa menyelamatkan non-ASN dilingkungan pemerintah sehingga angka pengangguran di Kampar.

  1. Pemkab Nunukan
    Ditemui usai Rakornas Apkasi-Nunukan di Hotel Grand Sahid, Jakarta (21/9/2022). Apri staf BPKSDM Nunukan yang hadir bersama dengan Iwan mengapresiasi acara yang digelar Apkasi dan KemenPANRB. Menurut Apri acara ini sangat bagus karena membahas mengenai solusi dari pemerintah daerah dalam menangani tenaga non ASN yang bekerja pada instansi daerah.

” MenpanRB sendiri akan memberikan solusi apa saja terkait tenaga non ASN,” ucap Apri.
Di Nunukan seperti dijelaskan Apri berdasarkan data BKPDSM sekitar 4.000. itu masih belum ditambah dengan tenaga honorer yang belum terdata.

Mengenai langkah selanjutnya, BKPDSM belum bisa berbuat apa-apa. Untuk kebijakan lebih lanjut menunggu arahan dari atasan.

Mengenai pengangkatan P3K, Apri mengatakan mendapat jatah 305 formasi penetapan P3K secara keseluruhan dari tenaga teknis pemadam kebakaran,kesehatan dan pendidikan. untuk pendidikan ada di angka 60-an, sedangkan medis mendominasi dengan 150 posisi yang ditetapkan.(Hs.Foto.Hs)